DJAKARTA TIMES

DJAKARTA TIMES -Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyambut baik usulan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab untuk membentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional untuk Melindungi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan pemerintah.

Yusril juga mengaku sebagai penerima GNPF MUI dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
 
Akan lebih baik jika pemerintah menanggapi positif gagasan rekonsiliasi ini, apalagi sekarang kita berada di akhir bulan suci Ramadhan dan akan segera memasuki bulan Syawal dimana kita saling memaafkan - maafkan," kata Yusril dalam sebuah tulisan.
Rumusan rekonsiliasi tersebut, menurut Yusril, adalah sebagai berikut. Pertama, Yusril berkewajiban menjaga gengsi dan martabat kedua belah pihak. Kedua, rekonsiliasi didasarkan pada semangat persaudaraan.
 
"Tidak ada yang menang atau kalah, karena prioritasnya adalah kepentingan rakyat, bangsa, dan negara yang kita cintai bersama," kata Yusril.
 
Dia meminta pemerintah untuk mengedepankan cara dialog. Jadi tidak perlu membawa masalah ke ranah hukum. Aktivis GNPF MUI dan ulama mereka, kata Yusril, sebelumnya pernah dituduh melakukan pengkhianatan. Tapi sekarang perselisihan ini harus dihentikan.
 
Termasuk, katanya, kasus yang menjerat Habib Rizieq Syihab sebagai pembangun GNPF MUI dan grand imam FPI. Yusril menyarankan agar pemerintah memprioritaskan dialog dalam menyelesaikan kasus tersebut.Sebaliknya, MUI GNPF juga tidak perlu berpikir negatif terhadap pemerintah.
 
Rekonsiliasi dianggap penting untuk integritas dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, pemerintah perlu fokus pada masalah ekonomi dan pembangunan daripada melanjutkan politik. Ia yakin para ulama memiliki niat baik untuk menjaga persatuan. Jika ada perbedaan pendapat, itu wajar dalam demokrasi.